Home / KRIMINAL / PT SBS PHK Pekerja Secara Sewenang Wenang GPAB Advokasi Pekerja Teraniaya

PT SBS PHK Pekerja Secara Sewenang Wenang GPAB Advokasi Pekerja Teraniaya

Ujang Toni DPC GPAB

Tanjung Enim,KP /Mahadayaonline.com-
Manajemen PT. SBS diduga melakukan PHK tidak sesuai prosedur sebagaimana UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan .

Ini dialami oleh salah satu karyawan PT. SBS Syahril, NRP: 10170031, Jabatan : Operator excavator + Buldozer. karena beliau merasa tidak di perlakukan secara adil dan diduga PHK beliau tidak sesuai prosudur, pada dasarnya perusahaan memiliki SOP sendiri sendiri di dalam menjalankan disiplin karyawan,seperti akunya kepada media ini .

Seharusnya PT. SBS, antara karyawan satu dengan karyawan yang lain seharusnya di perlakukan sama, menurut keterangan Syahril beliau di perlakukan tidak adil oleh PT. SBS, sehubungan perihal tersebut maka Pada tanggal 11 September 2020 pukul 19.00 Wib Syahril menghadap ke sekretariat Ormas GPAB Kabupaten Muara Enim untuk mengadukan nasib beliau, beliau sudah menempuh berbagai cara, dari menemui ketua Serikat Pekerja PT. SBS dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim, bahkan sudah membuat surat ke Direksi PT. SBS tanggal 3 September 2020, sampai saat ini belum ada titik terang, saat ini bapak syahril agak pesimis terhadap pertemuan pada tanggal 01 Oktober 2020 akan dibahas Tripartit yg dimediasi oleh Disnaker Pemprov Sumsel, dia mengharapkan penyelesaiannya cukup di sini nggak usah ke Palembang, karena dia tidak mempunyai biaya.

Menurut pengakuan Syahril, ada karyawan yang sama dengan beliau absen tapi tidak masuk kantor, hanya di beri SP2, sedangakn dia di Skorsing langsung di PHK, anehnya lagi di dalam skorsing tertulis bahwa gaji basis tetap dibayarkan kenyataannya gaji dibayar 721.856, dan PHK juga tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu undang undang tenaga kerja no.13 Tahun 2003 tentang ketanaga kerjaan pasal 156 Ayat 2 dan 3. Bahkan yang luar biasanya ada 5 bulan hanya absen di HP, tidak masuk kerja tetapi tetap menerima gaji penuh.

Ketua  DPC Ormas GPAB  Muara Enim Ujang Toni sangat menyayangkan Dugaan pelanggaran UU tenaga kerja no.13 Tahun 2003 tentang ketanaga kerjaan pasal 156 Ayat 2 dan 3 yang dilakukan PT. SBS, dan bahkan PT. SBS di duga tidak melakukan secara objektip dalam memperlakukan karyawan, ini bisa terlihat dari perlakuan karyawan yang hanya di SP2 dengan tindakan pelanggaran yang sama dengan Syahril ada apa dengan management PT. SBS?, yang terakhir ada karyawan 5 bulan tidak kerja hanya absen di HP tetapi tetap mendapatkan gaji penuh walaupun saat ini sudah di skorsing dan di PHK, apabila dugaan ini benar sangat disayangkan ini terjadi pada manajemen PT. SBS?, kami selaku control sosial akan mengawal kasus ini, seperti kita ketahui bahwa PT. SBS adalah cucu dari PT. Bukit Asam yang notabanenya adalah BUMN, dimana Negara sangat dirugikan terhadap kasus tersebut, kami akan menyurati PT. SBS untuk klarifikasi, PT. BMI sebagai Bapak Perusahaan dan PT. Bukit Asam sebagai kakek perusahaan untuk mempertanyakan management PT. SBS.

Secara terpisah dari pihak PT SBS FX Sigit selaku Direktur mengatakan Kita ikuti saja aturan yang ada, dimana di hari Kamis tgl 1 Okt akan dibahas Tripartit yg dimediasi oleh Disnaker Pemprov Sumsel. SBS akan committed mengikuti peraturan/perundangan ketenaga kerjaan. Begitupun menurut Presiden HCGS Bapak Yudi Wibowo, Terkait hal ini, karena sudah dimediasi oleh Disnakertrans Prov Sumsel melalui pertemuan Tripartit maka SBS akan komitmen dengan penegakan aturan sesuai peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Terpisah Reza selaku Legal Hukum PT. SBS mengatakan bahwa hal ini adalah permasalahan dan kebijakan internal perseroan. Lebih lanjut hal ini sdh disikapi oleh instansi/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn yg berlaku. Lanjut  Reza terkait Penerbitan berita terhadap pribadi atau badan hukum atau instansi terkait di ruang publik harus sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Iwan bahwa Permasalahan sdh kita temukan melalui perundingan tripartit, akan tetapi para pihak tetap pada putusan masing-masing, selanjutnya untuk mendapatkan anjuran tertulis maka Disnaker Muara Enim merekomendasikan untuk dpt difasilitasi oleh mediator Disnaker provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Lia)

Print Friendly, PDF & Email

About Mahadaya Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful